Dengan adanya kemudahan terhadap tenaga kerja asing di Indonesia dan diterbitkannya PP No. 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing, maka perlu di waspadai bersama terutama dalam menyikapi berbagai kemungkinan yang dapat terjadi akibat kemudahan akses perlintasan orang asing ke Indonesia seperti masuknya Ideologi dan Budaya Asing yang tidak sesuai dan juga peningkatan tindak kejahatan transnasional, hal ini pun sangat menjadi perhatian penting terutama untuk menyikapi kondisi pandemi covid 19 demikian yang disampaikan Wakil Bupati Maluku Tengah “ Marlatu L. Leleury, SE dalam sambutannya pada acara pembukaan Rapat Koordinasi dan Pembahasan Tim Pengawasan Oranng Asing Tingkat Kabupaten Maluku Tengah, Jumat 28 Mei 2021 Jam 10.00 Wit bertempat di Aula Room Hotel Lelemuku Masohi dan dihadiri oleh para narasumber dan peserta rapat.

Leleury, mengatakan sebagaimana UU No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya pada pasal 69 ayat (1) yang mengamanatkan agar pengawasan orang asing dilakukan secara terkoordinir antara instansi pemerintah yang terkait dengan orang asing melalui tim pengawasan orang asing baik tingkat pusat, kab/kota, maupun kecamatan. Dengan demikian para tim pengawasan orang asing dipandang sangat penting dan strategis sebagai wadah tempat menemukan informasi dalam upaya peningkatan kewaspadaaan dan pengawasan terhadap orang asing di daerah.

Ia berharap melalui kesempatan ini dapat memperkuat komitmen bersama terutama tim pengawasan orang asing di Kabupaten Maluku Tengah dalam mendukung kebijakan pemerintah dalam langkah-langkah strategis pengawasan terhadap orang asing.

Ucapan terimakasih pun disampaikan Wakil Bupati Maluku Tengah kepada Kantor wilayah KemenkumHam Maluku, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon beserta seluruh jajarannya atas dukungan dan kontribusinya, dan tetap berharap agar terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak dalam upaya penegakan hukum di bidang keimigrasian kearah yang lebih baik.

#Ikpkominfomalteng_de’rein