No

KOMPONEN

URAIAN

1.

DASAR

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Ketenagakerjaan

2.

PERSYARATAN UMUM

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar usaha dari OSS.
2. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
3. Daftar Riwayat hidup penanggung jawab LPK yang tercantum dalam akta yang dilengkapi dengan identitas diri (KTP) dan pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah.
4. Tanda bukti kepemilikan atau sewa atas sarana dan prasarana usaha Pelatihan Kerja.
5. Keterangan domisili LPK dari pejabat yang berwenang.
6. Profil lembaga Pelatihan Kerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab usaha Pelatihan Kerja, yang memuat :

1. Struktur organisasi dan uraian tugas.
2. Daftar dan riwayat hidup instruktur bersertifikat kompetensi dan tenaga pelatihan.
3. Program kerja LPK dan rencana pembiayaan selama 3 (tiga) tahun.
4. Program pelatihan kerja berbasis kompetensi yang akan diselenggarakan ( lengkap dengan kurikulum dan silabus ).
5. Kapasitas pelatihan pertahun.
6. Daftar sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang akan diselenggarakan.

PERSYARATAN KHUSUS

Dalam hal Pelaku Usaha Pelatihan Kerja terdapat penyertaan modal  asing maka  selain  melengkapi  persyaratan  umum, Pelaku Usaha melampirkan:

1. Surat kerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja yang sudah  memperoleh  Akreditasi dari  Lembaga  Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja.
2. Apabila Pelaku Usaha menggunakan standar kompetensi khusus  maka  Pelaku  Usaha wajib  melampirkan  bukti registrasi standar kompetensi khusus dari Kementerian yang  akan  dijadikan  acuan  pelaksanaan  program pelatihan; dan
3. Dalam hal usaha pelatihan kerja mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.

SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

Tahapan verifikasi untuk usaha  Pelatihan Kerja  swasta  dengan penyertaan modal dalam negeri terdiri atas:

1. Dinas Kabupaten/Kota  melakukan  verifikasi kelengkapan dokumen  serta  verifikasi  lapangan terhadap  persyaratan dinyatakan lengkap.
2. Verifikasi   lapangan   dilakukan   untuk   mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
3. Dinas   Kabupaten/Kota   menyampaikan   notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui sistem OSS.
4. Berdasarkan hasil verifikasi, Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan notifikasi ke sistem OSS berupa:

1. Memenuhi persyaratan; atau
2. Tidak memenuhi persyaratan.

5. Dalam  hal hasil  notifikasi  berupa  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada angka  4) huruf  a, sistem  OSS  mencantumkan  keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
6. Dalam  hal  hasil  notifikasi  berupa  tidak  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada angka  4) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk  melakukan  pemenuhan  persyaratan Sertifikat Standar.
7. Dalam  hal  berdasarkan  verifikasi  kembali,  Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat  Standar yang  belum diverifikasi.

Tahapan verifikasi untuk usaha  Pelatihan  Kerja swasta dengan penyertaan modal asing terdiri atas:

1. Kementerian  melakukan  verifikasi  kelengkapan dokumen  serta  verifikasi  lapangan terhadap persyaratan dinyatakan lengkap.
2. Verifikasi   lapangan   dilakukan   untuk   mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.
3. Kementerian menyampaikan notifikasi hasil verifikasi melalui sistem OSS berupa:

1. Memenuhi persyaratan; atau
2. Tidak memenuhi persyaratan.

4. Dalam  hal  hasil  notifikasi  berupa  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3) huruf  a,  sistem  OSS  mencantumkan  keterangan bahwa Sertifikat Standar telah diverifikasi.
5. Dalam  hal  hasil  notifikasi  berupa  tidak  memenuhi persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada  angka  3) huruf b, sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha untuk melakukan  pemenuhan  persyaratan Sertifikat Standar.
6. Dalam  hal  berdasarkan  verifikasi  kembali,  Pelaku Usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan  Sertifikat  Standar yang  belum diverifikasi.

4.

JANGKA WAKTU MAKSIMAL

6 (enam) hari kerja

5.

BIAYA/TARIF

Gratis/tidak dipungut biaya

6.

PRODUK PELAYANAN

Rekomendasi izin pendirian LPK swasta

7.

PENGADUAN/PELAPORAN

1. Pengaduan langsung
2. Kotak saran
3. Melalui WA